Ketua Umum PGLII lantik Pengurus PGLII Wilayah Sulut

Manado (ANTARA) - Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Pusat Pdt Dr Ronny Mandang M.Th melakukan pelantikan dan pengutusan Pengurus PGLII Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) 2021-2025, di Manado, Sabtu (29/5).

Pengurus yang dilantik  hasil musyawarah wilayah (Muswil) PGLII Wilayah Sulut tersebut terdiri dari Ketua Pdt.Dr. Agustinus Depparua M.Th, Sekretaris Pdt.Dr. Susandi M.Div, M.Th .

Kemudian Wakil Sekretaris  Pdt. Drs. Henny Adonia Sinjal, Bendahara Pdt Ir Maximiliaan Koraag M.Th, Wakil Bendahara Pdt Zelvi Poluan.

Ketua 1 Bidang Jaringan Gereja/Lembaga dan Masyarakat  Pdt. Johanis Arunde S.Th, Ketua 2 Bidang Misi dan Pekabaran Injil Ir. Yuni Nerwan, Ketua 3  Hubungan Pemerintah dan Lintas Agama Pdt Jantje Kuhu SH, MA.

Ketua 4 Bidang Teologi dan Etika Pdt Marlon Lumaya M.Th, Ketua 5 Pembinaan Keluarga, Anak dan Remaja Pdt Paulus Mundung S.Th, MA, Ketua 6 Bidang Pendidikan Umum dan Kaderisasi Pdt Ronny Luntungan SH, MH, Ketua 7 Bidang Pemberdayaan Jaringan Profesional Pdt Ir Refly Manopo S.Th, Ketua 8 Bidang Musik Gereja dan Sie Budaya Pdp Dr Hendra N Tawas SE, M.Si. Serta Pembantu Umum Pdt Ir G Ade Karouw MA dan Pdt Edwin Roring B.TH. 

Sekretaris PGLII Wilayah Sulut Pdt Dr Susandi M.Div, M.Th mengatakan Muswil PGLII Sulut dilaksanakan selama dua hari dari 28-29 Mei 2021,  di House of Restoration (IFGF/GISI) di Winangun Manado.

Tema yang diangkat dalam Muswil tersebut "Implementasi moderisasi beragama dalam melaksanakan panggilan gereja bagi masyarakat Sulawesi Utara", dengan sub tema "Api Injil terus menyala di tengah masyarakat majemuk tanpa penolakan ( I Kor 9:27)".

Muswil tersebut diikuti sekitar 60 peserta dari berbagai denominasi gereja dan juga yayasan. Dimana di Sulut PGLII beranggotakan 26 denominasi gereja dan enam Yayasan.

Pada pembukaan Muswil, Jumat (28/5) dilaksanakan ibadah dipimpin Ketua Umum PGLII Pdt DR Ronny Mandang dengan mengambil tema PGLII 2020-2024, yakni "Menghadirkan Kabar Baik dan Membangun Bangsa Melalui Iman yang Dalam dan Kokoh" (Markus 16:15; Yesaya 25:3).

Melalui firman itu  kita diajak untuk kembali merenungkan bangunan kehidupan iman Kristen kita, panggilan kita dan tanggung jawab kita masing-masing.

Sementara ibadah penutup dipimpin Sekretaris Umum PGLII Pusat Pdt Tommy Lengkong M.Th.

Acara selanjutnya ditutup dengan perjamuan kudus  dipimpin Mantan Ketua Pengurus Wilayah PGLII Pdt Ir G Ade Karouw MA.

sumber : manado.antaranews.com

Read More

PGLII Wilayah DKI Jakarta dipercaya selaku kordinator BOTI 2021

Pemprov DKI menetapkan bantuan operasional tempat ibadah (BOTI) untuk rumah-rumah ibadah berbagai agama di Jakarta pada anggaran 2021 sebesar Rp 140,520 Milyar. Dana tersebut akan disalurkan untuk 3.200 mesjid, 2000 musala, 1.379 gereja, 263 wihara serta 19 pura, kuil dan mandil. Pada tahun 2021 ini PGLII wilayah DKI Jakarta yang mendapat kepercayaan selaku kordinator penerimaan BOTI yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh gereja dibawah Aras Nasional. 

Adapun besaran dana hibah BOTI untuk setiap gereja adalah sejumlah Rp 2 Jt per bulan. Selain untuk operasional gereja, para pengurus ataupun koster gereja mendapat bantuan insentif sejumlah Rp 500 ribu per bulan. Untuk itu bagi gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta untuk dapat memaksimalkan program ini, sebut Ketua PGLII Wilayah DKI Pdt Dr Royke B. Rory, M.Th. Adapun informasi perihal BOTI tahun 2021 ini dapat diperoleh melalui kordinator BOTI PGLII Pdt Herry Aleng, M.Th di nomor 0813-1125-5789.

TUHAN YESUS memberkati kita semua.

Read More

PGLII Komunikasi Dengan Menteri Agama Tentang Buku Agama Islam dan Budi Pekerti

Persoalan agama merupakan hal yang sangat sensitif, doktrin agama yang dipercaya oleh setiap pemeluknya menjadi perhatian penting. Dalam berkehidupan dan bernegara di Indonesia dengan filosofi Pancasila dalam kebhinnekaan. Tentunya beragam cara pandang dan penerapannya. Sehingga untuk setiap agama, memerlukan perwakilan agama-agama untuk memberikan pandangan, menulis dan menafsirkan terkait agama dan doktrinya sendiri. inilah hakekat kebebasan beragama, saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. 

Menanggapi persoalan buku pelajaran agama Islam dan Budi Pekerti utk kelas 8 dan 11 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, redaksi berbincang dengan  Y. Deddy A.Madong,SH,MA Ketua III Bidang Hubungan Antar Agama, Pemerintah dan Kebangsaan - Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PP PGLII). bahwa PGLII akan mengirim surat ke Menag RI yang pada pokoknya mendukung Menteri Agama RI untuk mengkaji isi buku yang menjadi ganjalan umat beragama di Indonesia. 

Ada beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan, berkenaan dengan buku tersebut antaranya pertama, permasalahan ini harus dilihat dalam tiga  wilayah, Agama Islam, Agama Kristen dan Kebangsaan.

Wilayah Agama Islam tidak dapat dilihat dalam kacamata wilayah agama Kristen. Vise versa. Oleh karenanya, kita mungkin tidak dapat berbicara secara langsung mengkoreksi buku tersebut, karena berada pada wilayah agama Islam.

Walaupun konten dalam buku itu membicarakan pandangan tentang Injil yang ada pada umat Kristen saat ini, yang dianggap sudah berubah. Pandangan ini adalah dalam kaca mata penafsiran agama Islam. Tentu bagi kita tidak demikian.

Selanjutnya, walaupun buku itu diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, namun yang menyusun kurikulum dan kontennya adalah dari Agama Islam. Jadi bukan pemerintah yang mengadakan penafsiran dan berteologi.

Namun jika dalam wilayah kebangsaan, maka masalah ini harus dilihat dalam rangka kerukunan antar agama.

Jika isi kurikulum Pendidikan Agama, dalam hal ini memuat perbandingan agama, maka harus dipertimbangkan hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan karena penilaian keabsahan atau kemurnian agama lain.

Walaupun dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama adalah wewenang masing-masing agama, namun dalam kerangka berbangsa dan bernegara, yang seharusnya pelajaran2 agama juga harus menjunjung pemikiran kerukunan antar umat beragama, sehingga mengutamakan nilai-nilai universalitas agama.

Kedua, Menteri Agamalah yang seharusnya memberi perhatian kepada masalah ini. Sekali lagi, terhadap permasalahan ini kita sebagai kelompok beragama Kristen tidak dapat mengoreksi langsung isi buku Pendidikan Agama Islam, karena berada dalam wilayah mereka.

Namun Menteri Agama atau Kementerian Agama tentunya mempunyai tugas dan wewenang untuk hal tersebut. Dan kita sudah mendengar bahwa Pak Menteri akan mengkaji hal ini. Demikian Deddy A.Madong. Ant.

Read More

Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) Kecam Keras Tindakan Bom Bunuh Diri

Minggu Palma kelabu (minggu Palma adalah hari peringatan dalam liturgi gereja Kristen yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah) Minggu suci bagi umat Kristiani Indonesia dan dunia. Misa minggu pagi ternoda dengan bom yang meledak di depan Gereja Katedral Makassar. kekhusyukan doa Jemaat terusik dengan peristiwa berdarah. Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) mengecam keras tindakan bom bunuh diri tersebut dan menyatakan turut simpati mendalam. Redaksi terangindonesia.id sore ini (28/3) menerima siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th dan Sekretaris Umum Pdt. Tommy Lengkong, M.Th. berikut Pernyataan pers PGLII.:

Berkaitan dengan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada hari ini, Minggu, 28 Maret 2021, Pengurus Pusat PGLII menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengecam keras tindakan bom bunuh diri tersebut sebagai kekejian yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang membenci kehidupan dan menghasrati maut dalam keseharian. PGLII meyakini rasa cinta dan takzim yang hakiki kepada Tuhan akan mewujud dalam sikap saling mengasihi dan menghargai sesama makhluk-Nya yang diciptakan dalam kepelbagaian untuk saling mengenal, serta untuk menjadi insan yang berguna bagi kehidupan bersama.

2) Mendoakan para korban luka-luka dan keluarganya, agar kiranya Tuhan memberi kekuatan dalam menghadapi kejadian ini, serta sekaligus menghimbau umat Kristiani dan Katolik untuk tetap bersikap tenang, menyerahkan proses investigasi kepada aparat pemerintah, sembari merenungkan kasih, pengorbanan dan karya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus dalam memasuki pekan suci dan Paskah tahun ini.

3) Menegaskan bahwa kebebasan beragama dan beribadah adalah suatu hak yang diyakini oleh semua agama dan kepercayaan, bahkan mendahului berbagai bentuk dokumen internasional maupun instrumen hukum tertulis yang mengakuinya, karena hak ini datangnya dari Tuhan sendiri. Hal ini menjadikannya bersifat tak dapat dikurangi (non derogable) dalam kondisi apapun.

4) Mendukung sepenuhnya usaha-usaha keamanan dan hukum yang dilakukan pemerintah untuk mengusut tuntas kejadian ini, serta untuk memberantas terorisme di Indonesia sampai ke akar-akarnya, baik dari segi pelaku, penganjur sampai kepada penyedia dana dan fasilitas.

5) Menghimbau tiap pimpinan warga serta masyarakat umum untuk terlibat aktif membantu pemerintah dalam usaha-usaha pemberantasan terorisme, baik melalui pelaporan atas kehadiran orang-orang asing mencurigakan di daerahnya, atau melalui tindakan-tindakan penolakan secara proaktif segala bentuk persuasi dan manipulasi massa yang berupaya menciptakan permusuhan sesama anak bangsa atas dalih apapun. ANT.

Read More

Kunjungan PGLII di Tanah Damai Papua

Pengurus Pusat-Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PP-PGLII) melangsungkan Diskusi dan Dialog Terbatas diantara para Pimpinan Gereja Gereja  di seluruh Papua, di Rumah Makan Sendok Garpu, Kotaraja, Jayapura (6/4). Diskusi diikuti tokoh tokoh aktivis,lembaga dan pimpinan Persekutuan Gereja Gereja Kristen antara lain dari Sinode GIDI,GKII, GKI Tanah Papua, GBI, PGPI, GOI, dll serta dari Keuskupan Gereja Katolik yang ada di Papua, mengetengahkan pemikiran untuk mengurai persoalan isue isue Papua. Disepakati bahwa diskusi akan dilanjutkan dengan aksi nyata yaitu berupa masukan masukan bagi Pemerintah, pelatihan dan konferensi.

Menurut Ketua Umum PP PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th., PGLII terpanggil untuk memberikan berbagai masukan dalam rangka penyelesaian isu-isu Papua dengan berpedoman pada dialog yang tulus dan terbuka dengan semua pihak yang terkait yang ada di Papua. “Penting untuk memperhatikan suara dan harapan dari tokoh agama di level grassroot yang dihormati oleh masyarakat, bukan hanya dilevel struktur atau elit,” katanya.

Ronny Mandang meminta kondisi di Papua didalami dalam kemajemukan dan keberagaman dengan paradigma lintas sektoral, lintas budaya, lintas suku dan lintas agama.

Sedangkan Ketua III  PP PGLII Bidang Lintas Agama dan hubungan dengan Pemerintah Pdt. Deddy Madong, SH, MA yang juga ikut dalam rombongan PP PGLII bersama Wasekum PP PGLII Pdt. Robby Repi, SH, MTh mengatakan bahwa perlu upaya bersama didalam membangun paradigma inklusif ditanah Papua karena minimnya masyarakat menerima pendidikan dan melihat praktek kemajemukan dan keberagaman sejak dini, sehingga masyarakat belum terbiasa menerima kemajemukkan. ”Permasalahannya bukan pada ketiadaan konsep dan tehnologi untuk mencegah hidup yang eksklusif, tetapi masalahnya ada dalam keengganan kita dalam mempraktekkan konsep dan tehnologi hidup yang inklusif.”

Lebih lanjut Deddy Madong mengurai bahwa Kristus yang inklusif merangkul semua; kekayaan gereja digunakan sebagai sarana kesaksian akan kasih-Nya ditengah dunia yang majemuk di Indonesia. Kemudian, Umat Kristen percaya pada Kristus yang menganugerahkan kehidupan, bahkan umat lain menjalani imannya yang juga didalam pemeliharaan kasih Allah. 

Karenanya PGLII mengupayakan untuk mengembangkan secara bersama dengan pimpinan gereja untuk membangun paradigma inklusif.Papua merupakan contoh bagaimana toleransi beragama sangat baik. Oleh karenanya Pengembangan melalui pembelajaran akan memadukan prinsip-prinsip alkitabiah serta prinsip Local Capasities for Peace. ”Diperkaya juga dengan pengalaman berbagai tokoh gereja di Papua.”

“Solusi kongkrit yang konsisten, tulus dan berproses diperlukan karena selama ini hanya menjadi wacana seperti Otsus, Pokja Papua, Penelitian LIPI tentang 4 akar masalah di papua, dan lain-lain. Oleh karenanya diperlukan pelatihan, pemahaman dan perangkat aksi bersama dengan sasaran adalah tokoh agama yang di dengar, dihormati, diikuti teladannya oleh masyarakat.”

Deddy Madong yang juga Ketua Panitia Nasional 50 tahun PGLII mengatakan bahwa Diskusi Terbatas tersebut diadakan dalam rangka Perayaan Jubileum tahun 2021 ini.  Puncak Perayaan Jubileum dilangsungkan di Batu, Jawa Timur pada 17 Juli 2021, sedangkan setiap Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah mengadakan di lingkup provinsi dan kabupaten atau kotanya. “Di Batu juga akan diluncurkan buku 50 Tahun Jejak Pekabaran Injil PGLII.”

“Dalam rangkaian Perayaan Jubileum, PGLII akan menggelar Pelatihan Program Membangun Paradigma Inklusif “Aku Papua” di bulan Juni 2021,Konferensi Pekabar Injil pada bulan Agustus 2021 di Jayapura dan Simposium Misi yang direncanakan akan di selenggarakan bulan November 2021 di Makassar atau Yogyakarta.”

Sebelum Diskusi Terbatas, PP-PGLII bersama Pimpinan Gereja Gereja di Papua serta FKUB Papua merayakan Paskah di Sentani yang difasilitasi Tokoh Agama di Papua Pdt. Lipiyus Biniluk (5/4).

Hadir dari jajaran pemerintah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri DR Bahtiar, Kepala Badan Intelejen Negara Provinsi Papua Mayjend  TNI Abdul Haris Napoleon dan Sekretaris  Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy.

Dari pihak tokoh agama Kristen, Ketua Umum PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang M.Th, Wakil Ketua GKI Tanah Papua Pdt. Hiskia Rollo, S.Th., MM dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua KH Syaiful Islam Al Payage, menyampaikan kesan Paskah dan memberikan masukan dalam rangka memberikan solusi issue isue di Papua kepada Pemerintah.

Pada kesempatan  kunjungan pelayanan PP PGLII di Papua, PP PGLII yang dipimpin Ketum PP PGLII melakukan pertemuan dengan Wakapolda Papua, Kajati Papua, berdoa dan memberikan sumbangan bagi pembangunan Gereja GIDI di Papua yang merupakan anggota dari PGLII, dan tidak lupa PGLII bersama Persekutuan Gereja Gereja Di Papua (PGGP) bersama sama berdoa dan memberikan sumbangan dana bagi saudara saudara kita korban bencana alam di NTT dan NTB. (DM)

Read More

Penyataan Sikap PGLII Tentang Kekerasan Yang Tiada Henti di Papua

Kondisi Papua kembali memanas pasca tertembaknya Brigjen TNI Putu IGP Dani NK di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Dengan peristiwa tersebut pihak pemerintah melalui menkopolhukam Mahfud MD menetapkan kelompok KKB sebagai teroris. Kemudian tindakan yang diambil pemerintah dengan mengirimkan pasukan ke Papua.

Menyikapi kondisi tersebut Pdt Dr Ronny Mandang Ketua Umum Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia di depan awak media Selasa 4/5/21 di sebuah resto bilangan Cikini Jakarta Pusat, menegaskan ada tiga hal sebagai masukan pemerintah.

Pertama, mendesak Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk segera menarik seluruh pasukan non organic dari Papua, lanjutnyanya bahwa sudah terbukti selama ini dengan hadirnya pasukan non organic ke Papua belum bisa menyelesaikan akar masalah di Papua. Belum lagi Papua bukan termasuk wilayah darurat militer, artinya pihak TNI dan Kepolisian yang ada di Papua sudah cukup untuk menjaga keamanan di sana.

Ke dua presiden Joko Widodo sebaiknya bersedia membuka dialog kepada pimpinan gereja di Papua. Dalam hal ini PGLII mengusulkan dan sekaligus bersedia menjadi penghubung dalam dialog antara Presiden dengan pimpinan gereja di Papua. Lanjut Ronny dalam dialog ini bersifat mendengar langsung aspirasi dari tokoh-tokoh gereja di Papua  khususnya dari Persekutuan Gereja-gereja Papua dan gereja anggota PGLII.

Terakhir terang Ronny mereka yang saat ini disebut KKB ini lebih suka kalau disebut dirinya adalah OPM bukan KKB yang selama ini di stempelkan ke mereka. Kalau usulan kenapa tokoh gereja yang mewakili dalam dialog pertama bahwa orang Papua mayoritas Kristen dan mereka sangat hormat kepada pendeta. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan tersendir, pendekataan melalui gereja.

Tentang adanya stigma Papua merdeka perku dijawab dengan pendekatan khas Papua, tak perlu ada kekuatiran berlebihan karena gereja-gereja di Papua mayoritas masih memakai nama Indonesia, bagi PGLII sikapnya jelas, yakni mendorong terciptanya damai di Papua, hentikan berbagai kekerasan, hingga saat ini tak ada sedikitpun PGLII memikirkan Papua merdeka, kalaupun bersuara tentang Papua semata dikarenakan adanya tindakan yang dianggap tidak adil dan melanggar sila kelima Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" juga bagi masyarakat asli Papua, masih sangat jauh di Papua.

Sekali lagi Ronny berharap persoalan Papua bisa dilakukan dengan berdialog dengan hati jernih dan dalam terang Injil, agar memutus rantai kekerasan yang terjadi di pulau di ujung timur ini, tukasnya berharap. YM.

Read More