PGLII Komunikasi Dengan Menteri Agama Tentang Buku Agama Islam dan Budi Pekerti

Persoalan agama merupakan hal yang sangat sensitif, doktrin agama yang dipercaya oleh setiap pemeluknya menjadi perhatian penting. Dalam berkehidupan dan bernegara di Indonesia dengan filosofi Pancasila dalam kebhinnekaan. Tentunya beragam cara pandang dan penerapannya. Sehingga untuk setiap agama, memerlukan perwakilan agama-agama untuk memberikan pandangan, menulis dan menafsirkan terkait agama dan doktrinya sendiri. inilah hakekat kebebasan beragama, saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. 

Menanggapi persoalan buku pelajaran agama Islam dan Budi Pekerti utk kelas 8 dan 11 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, redaksi berbincang dengan  Y. Deddy A.Madong,SH,MA Ketua III Bidang Hubungan Antar Agama, Pemerintah dan Kebangsaan - Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PP PGLII). bahwa PGLII akan mengirim surat ke Menag RI yang pada pokoknya mendukung Menteri Agama RI untuk mengkaji isi buku yang menjadi ganjalan umat beragama di Indonesia. 

Ada beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan, berkenaan dengan buku tersebut antaranya pertama, permasalahan ini harus dilihat dalam tiga  wilayah, Agama Islam, Agama Kristen dan Kebangsaan.

Wilayah Agama Islam tidak dapat dilihat dalam kacamata wilayah agama Kristen. Vise versa. Oleh karenanya, kita mungkin tidak dapat berbicara secara langsung mengkoreksi buku tersebut, karena berada pada wilayah agama Islam.

Walaupun konten dalam buku itu membicarakan pandangan tentang Injil yang ada pada umat Kristen saat ini, yang dianggap sudah berubah. Pandangan ini adalah dalam kaca mata penafsiran agama Islam. Tentu bagi kita tidak demikian.

Selanjutnya, walaupun buku itu diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, namun yang menyusun kurikulum dan kontennya adalah dari Agama Islam. Jadi bukan pemerintah yang mengadakan penafsiran dan berteologi.

Namun jika dalam wilayah kebangsaan, maka masalah ini harus dilihat dalam rangka kerukunan antar agama.

Jika isi kurikulum Pendidikan Agama, dalam hal ini memuat perbandingan agama, maka harus dipertimbangkan hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan karena penilaian keabsahan atau kemurnian agama lain.

Walaupun dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama adalah wewenang masing-masing agama, namun dalam kerangka berbangsa dan bernegara, yang seharusnya pelajaran2 agama juga harus menjunjung pemikiran kerukunan antar umat beragama, sehingga mengutamakan nilai-nilai universalitas agama.

Kedua, Menteri Agamalah yang seharusnya memberi perhatian kepada masalah ini. Sekali lagi, terhadap permasalahan ini kita sebagai kelompok beragama Kristen tidak dapat mengoreksi langsung isi buku Pendidikan Agama Islam, karena berada dalam wilayah mereka.

Namun Menteri Agama atau Kementerian Agama tentunya mempunyai tugas dan wewenang untuk hal tersebut. Dan kita sudah mendengar bahwa Pak Menteri akan mengkaji hal ini. Demikian Deddy A.Madong. Ant.